Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan rencana kebijakan pendidikan yang akan diterapkan di periode mendatang. Abdul Mu’ti, mengatakan di awal jabatannya lebih banyak mendengarkan aspirasi publik. Hal itu menjadi masukan bagi kementeriannya dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan.
Aktivitas menyerap aspirasi tersebut setidaknya akan dilakukan Mu’ti selama satu bulan. Aspirasi masyarakat ini akan dikolaborasikan dengan berbagai penelitian tentang pendidikan dalam pengambilan keputusan yang tepat. Mu’ti juga menjelaskan bahwa penyerapan aspirasi tidak terbatas pada kalangan tertentu. Ia tetap akan menerima masukan dari masyarakat sebagai pengguna jasa layanan pendidikan meski bukan dari struktur mana pun.
Sebagai informasi, Kemendikdasmen, dipimpin oleh Menteri Abdul Mu’ti didampingi oleh Wakil Menteri (Wamen) Fajar Riza Ul Haq dan Atip Latipulhayat. Ketiganya akan fokus membenahi berbagai program yang telah hadir pada masa eks Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim di ranah pendidikan prasekolah (PAUD/TK), SD, SMP, dan SMK. Lalu seperti apa kebijakan Menteri Mu’ti dan 2 wakilnya? Berikut rangkumannya yang diambil dari berbagai sumber:
1. Melakukan Kajian Ulang pada UN, Zonasi, dan Kurikulum Merdeka
Tiga kebijakan yang akan dikaji ulang oleh Kemendikdasmen adalah Kurikulum Merdeka, sistem penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi, dan peniadaan Ujian Nasional (UN). Ketiga hal tersebut menjadi perdebatan saat ini dengan adanya pihak yang pro dan kontra.
Ia akan mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Fakta bahwa Mu’ti menyinggung pengkajian ulang soal UN, membuat masyarakat menduga bahwa UN akan kembali diadakan di periode yang akan datang.
Hal ini lantaran UN dihapus Pemerintah RI selama tiga tahun terakhir, sejak 2021 atau bertepatan dengan Pandemi COVID-19. Perlu diketahui bahwa kebijakan soal pengadaan atau penghapusan UN sendiri belum dirilis secara resmi oleh Kemendikdasmen terbaru.
2. Mengkaji Format Sekolah Unggul Terintegrasi
Mu’ti juga mengumumkan akan mengkaji rencana pembuatan format sekolah unggul terintegrasi. Format tersebut termasuk dalam salah satu dari 8 program hasil terbaik cepat di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sekolah ini mengakomodasi berbagai potensi dan bakat anak-anak Indonesia, termasuk pada sisi akademis, seni, hingga olahraga. Dalam pandangan Mu’ti, format sekolah unggul terintegrasi turut memperhatikan asas berkeadilan dalam biaya pendidikan.
Mu’ti berambisi agar sekolah unggulan tersebut dapat dijangkau oleh beragam lapisan masyarakat, sekali pun nantinya akan bertaraf internasional.
3. Meningkatkan Kualitas Guru
Kementrian Dikdasmen memberikan perhatian penuh agar bisa meningkatkan kualitas guru. Upgrade keilmuan tersebut terutama ditujukan pada guru agar lebih menguasai numerasi dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) peserta didik.
Pemerintahan Prabowo-Gibran memberikan prioritas agar peserta didik menguasai sains dan teknologi. Peningkatan kualitas guru mencakup pula dalam hal bimbingan konseling (BK).
Guru BK diharapkan memiliki peningkatan, serta guru-guru bidang studi juga diarahkan agar bisa mempunyai kemampuan konseling.
4. Ingin Matematika Dikenalkan Sejak TK
5. SMK di Era Kemendikdasmen
Tidak akan lagi menjadi satu, SMK yang semula ada di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi akan berpindah di bawah kewenangan Kemendikdasmen. Nantinya SMK akan bertransformasi dalam mengembangkan teknologi tinggi berbasis kekayaan dan potensi alam. Sehingga, lulusan SMK diharapkan memiliki kemampuan yang bisa mengembangkan potensi-potensi lokal bangsa Indoensia.
Karena berjalan dengan pengembangan yang baru, Mu’ti menyebutkan format SMK di pemerintahannya akan diperbaharui. Termasuk yang berkaitan dengan visi dunia usaha.
Perusahaan yang bisa berkolaborasi dengan SMK ke depannya tidak harus perusahaan besar Indonesia. Tetapi, SMK akan membuka kerja sama dengan perusahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
