Menteri Pendidikan

Mendikdasmen Abdul Mu’ti Segera Terapkan Pendidikan Matematika Sejak TK

Pendidikan, Sekolah·November 7, 2024

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Indonesia, Abdul Mu’ti telah mencanangkan agar pendidikan matematika bisa mulai diajarkan sejak masa Taman Kanak-kanak (TK). Hal tersebut menjadikannya sebagai salah satu program prioritas Kemendikdasmen.

Hal itu disampaikan Abdul Mu’ti dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI dengan agenda perkenalan pejabat dan gambaran umum arah kebijakan Kemendikdasmen periode 2024-2029 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 6 November 2024. Ia menjelaskan pembelajaran matematika sejak TK itu menjadi bagian dari program penguatan pendidikan unggul, literasi, numerasi, dan sains teknologi, yang meliputi pendidikan matematika, sains dan teknologi sejak dini.

Mengutip dari antaranews Mu’ti mengatakan “Penguatan pendidikan unggul, literasi, numerasi, dan sains teknologi, meliputi pendidikan matematika, sains, teknologi. Kami sudah merancang, insya Allah pendidikan matematika itu dimulai dari sejak taman kanak-kanak,” jelasnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Menurut pandangannya, kemampuan berhitung dan memahami angka atau numerasi masyarakat Indonesia dari kalangan peserta didik hingga dewasa terbilang masih rendah, bahkan tidak sedikit yang menganggap pelajaran matematika sebagai momok.

“Numerasi kita kan masih rendah, selain literasi kita juga masih rendah, bahkan sekarang di kalangan sebagian pelajar, matematika menjadi momok karena dibilang matematika ini buat kita mati-matian. Jadi, kami mau buat matematika nantinya menyenangkan dan dapat diajarkan secara mudah,” kata Mu’ti.

Ia menerangkan pihaknya sudah melakukan praktik uji coba bagaimana mengajarkan matematika untuk taman kanak-kanak dalam kunjungan kerjanya yang pertama di Palembang didampingi oleh Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian.

“Saya sudah praktekkan bagaimana matematika untuk taman kanak-kanak dalam kunjungan kerja kami pertama di Palembang, di sebuah TK yang dikelola oleh Angkatan Udara,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia menyebut Pemilihan TK tersebut didasarkan dengan filosofi agar pendidikan Indonesia dapat terbang tinggi setinggi pesawat Indonesia.

“Kami pilih TK Angkatan Udara supaya pendidikan Indonesia terbang tinggi setinggi pesawat kita,” tandasnya.

Rencana Kebijakan Kemendikdasmen: Ujian Nasional, Zonasi, dan Kurikulum Merdeka Akan Dikaji Ulang

Pendidikan·October 29, 2024October 28, 2024

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan rencana kebijakan pendidikan yang akan diterapkan di periode mendatang. Abdul Mu’ti, mengatakan di awal jabatannya lebih banyak mendengarkan aspirasi publik. Hal itu menjadi masukan bagi kementeriannya dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan.

Aktivitas menyerap aspirasi tersebut setidaknya akan dilakukan Mu’ti selama satu bulan. Aspirasi masyarakat ini akan dikolaborasikan dengan berbagai penelitian tentang pendidikan dalam pengambilan keputusan yang tepat. Mu’ti juga menjelaskan bahwa penyerapan aspirasi tidak terbatas pada kalangan tertentu. Ia tetap akan menerima masukan dari masyarakat sebagai pengguna jasa layanan pendidikan meski bukan dari struktur mana pun.

Sebagai informasi, Kemendikdasmen, dipimpin oleh Menteri Abdul Mu’ti didampingi oleh Wakil Menteri (Wamen) Fajar Riza Ul Haq dan Atip Latipulhayat. Ketiganya akan fokus membenahi berbagai program yang telah hadir pada masa eks Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim di ranah pendidikan prasekolah (PAUD/TK), SD, SMP, dan SMK. Lalu seperti apa kebijakan Menteri Mu’ti dan 2 wakilnya? Berikut rangkumannya yang diambil dari berbagai sumber:

1. Melakukan Kajian Ulang pada UN, Zonasi, dan Kurikulum Merdeka

Tiga kebijakan yang akan dikaji ulang oleh Kemendikdasmen adalah Kurikulum Merdeka, sistem penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi, dan peniadaan Ujian Nasional (UN). Ketiga hal tersebut menjadi perdebatan saat ini dengan adanya pihak yang pro dan kontra.

Ia akan mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Fakta bahwa Mu’ti menyinggung pengkajian ulang soal UN, membuat masyarakat menduga bahwa UN akan kembali diadakan di periode yang akan datang.

Hal ini lantaran UN dihapus Pemerintah RI selama tiga tahun terakhir, sejak 2021 atau bertepatan dengan Pandemi COVID-19. Perlu diketahui bahwa kebijakan soal pengadaan atau penghapusan UN sendiri belum dirilis secara resmi oleh Kemendikdasmen terbaru.

2. Mengkaji Format Sekolah Unggul Terintegrasi

Mu’ti juga mengumumkan akan mengkaji rencana pembuatan format sekolah unggul terintegrasi. Format tersebut termasuk dalam salah satu dari 8 program hasil terbaik cepat di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sekolah ini mengakomodasi berbagai potensi dan bakat anak-anak Indonesia, termasuk pada sisi akademis, seni, hingga olahraga. Dalam pandangan Mu’ti, format sekolah unggul terintegrasi turut memperhatikan asas berkeadilan dalam biaya pendidikan.

Mu’ti berambisi agar sekolah unggulan tersebut dapat dijangkau oleh beragam lapisan masyarakat, sekali pun nantinya akan bertaraf internasional.

3. Meningkatkan Kualitas Guru

Kementrian Dikdasmen memberikan perhatian penuh agar bisa meningkatkan kualitas guru. Upgrade keilmuan tersebut terutama ditujukan pada guru agar lebih menguasai numerasi dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) peserta didik.

Pemerintahan Prabowo-Gibran memberikan prioritas agar peserta didik menguasai sains dan teknologi. Peningkatan kualitas guru mencakup pula dalam hal bimbingan konseling (BK).

Guru BK diharapkan memiliki peningkatan, serta guru-guru bidang studi juga diarahkan agar bisa mempunyai kemampuan konseling.

4. Ingin Matematika Dikenalkan Sejak TK

Melansir dari kumparan, Abdul Mu’ti dipanggil oleh Prabowo ke Istana Negara pada Selasa (22/10). Salah satu yang dibahas adalah pentingnya pembelajaran Matematika sejak usia dini, yaitu TK.

Prabowo rupanya memiliki concern untuk meningkatkan kualitas sains dan teknologi, yang salah satu bidangnya adalah Matematika. Menurut Abdul Mu’ti, pelajaran Matematika menjadi salah satu pondasi penting yang perlu dikenalkan sedini mungkin.

5. SMK di Era Kemendikdasmen

Tidak akan lagi menjadi satu, SMK yang semula ada di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi akan berpindah di bawah kewenangan Kemendikdasmen. Nantinya SMK akan bertransformasi dalam mengembangkan teknologi tinggi berbasis kekayaan dan potensi alam. Sehingga, lulusan SMK diharapkan memiliki kemampuan yang bisa mengembangkan potensi-potensi lokal bangsa Indoensia.

Karena berjalan dengan pengembangan yang baru, Mu’ti menyebutkan format SMK di pemerintahannya akan diperbaharui. Termasuk yang berkaitan dengan visi dunia usaha.

Perusahaan yang bisa berkolaborasi dengan SMK ke depannya tidak harus perusahaan besar Indonesia. Tetapi, SMK akan membuka kerja sama dengan perusahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dari Nadiem ke Tiga Pemimpin Baru, Berikut Profil Kemendikdasmen, Mendikti Saintek, dan Menteri Kebudayaan

Pendidikan·October 23, 2024October 24, 2024

Hari Minggu, 20 Oktober 2024 di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pemecahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi resmi menjadi tiga kementerian baru. Tiga kementerian itu adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta, Kementerian Kebudayaan.

Prabowo menyebutkan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan dipimpin Abdul Mu’ti. Kemudian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dipimpin Satryo Soemantri Brodjonegoro, kemudian Fadli Zon ditunjuk untuk memimpin Menteri Kebudayaan. Berikut profil ketiga menteri tersebut mengutip dari medcom.id.

Profil Mendikdasmen, Abdul Mu'ti

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti resmi ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen). Mu’ti diminta Prabowo memajukan pendidikan Indonesia karena sejatinya pendidikan menjadi kunci membangun bangsa.

Mengutip laman pwmjateng.com, Abdul Mu’ti lahir di Kudus, 2 September 1968. Ia tercatat sebagai anggota Muhammadiyah sejak 1994 dan pernah menjabat sebagai Sekretaris PWM Jateng periode 2000-2002, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah periode 2002-2006, Sekretaris Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah 2005-2010, Sekretaris PP Muhammadiyah 2010-2015, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah 2015-2022 dan terpilih kembali pada Muktamar ke-48 untuk masa bakti 2022-2027.

Abdul Mu’ti merupakan seorang dosen di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Sejak mahasiswa, ia aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah UIN Walisongo Semarang, kemudian pernah menjadi pimpinan di PC IMM Kota Semarang dan DPD IMM Jawa Tengah.

Pada level Internasional, dia adalah anggota British Council Advisory Board 2006-2008, Indonesia-United Kingdom Advisory Board (2007-2009), Executice Committee of Asian Conference of Religion for Peace (2010-2015), dan Indonesia-United States Council on Religion and Pluralism (2016-Sekarang).

Penerima penghargaan Australian Alumni Award (2008) ini aktif dalam berbagai forum dialog dan kerja sama antar iman di dalam dan luar negeri. Tulisan dan karya Mu’ti dipresentasikan dalam berbagai forum ilmiah di dalam dan luar negeri serta media massa nasional.

Mengutip dari detik.com, Abdul Mu’ti pernah ditunjuk sebagai Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) 2006-2011, Ketua BAN-S/M 2011-2017, dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) 2019-2023 hingga BSNP dibubarkan di era Mendikbudristek Nadiem Makarim dan digantikan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP).

Profil Mendikti Sains dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro

Mengutip laman Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) di aipi.or.id, Satryo merupakan lulusan S3 Teknik Mesin dari University of California. Ilmuan ini telah menulis lebih dari 99 publikasi ilmiah.

Pria kelahiran Delf, Belanda pada 5 Januari 1956 itu bergabung dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) setelah meraih gelar Ph.D. Saat itu, dia terus memperluas kemampuannya di bidang pendidikan tinggi.

Ia merupakan sosok yang membawa reformasi dan pembaruan untuk peningkatan mutu dan daya saing di ITB. Pada tahun 1992, ia terpilih sebagai ketua jurusan Teknik Mesin ITB.

Mengutip dari detik.com, Ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) pada 1999-2007. Di masa jabatannya, sejumlah institusi perguruan tinggi menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Dikutip dari laman DJKN Kemenkeu, BHMN menjadi wujud kebebasan penyelenggaraan pendidikan tinggi di bidang akademik, otonomi keilmuan, dan otonomi keuangan.

Belakangan, ia aktif menjadi dosen tamu bidang teknik mesin di Toyohashi University of Technology Jepang dan ITB. Pada 2018-2023, ia menjadi Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) dan anggota komisi Bidang Ilmu Rekayasa AIPI.

Profil Menteri Kebudayaan, Fadli Zon

Fadli Zon merupakan Politikus Gerindra kelahiran 1 Juni 1971. Dia adalah seorang politikus dan mantan aktivis yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014–2019.

Bersama Prabowo Subianto, ia ikut mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum. Sejak 8 Oktober 2015, ia juga dipercaya sebagai Presiden Organisasi Parlemen Antikorupsi Se-Dunia (Chairman of Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC).

Fadli Zon menghabiskan masa kecilnya dan menyelesaikan pendidikan dasar di desa Cisarua, Bogor. Ia menyelesaikan pendidikan dasarnya di SDN Cibereum 3, Cisarua, Bogor dan melanjutkan di SMPN 1 Cisarua, di Gadog, Bogor, kemudian pindah ke SMP Fajar Jakarta.
Dia lalu melanjutkan pendidikan di SMA 31 Jakarta. Fadli belajar selama dua tahun di SMA Negeri 31, Jakarta Timur, sebelum akhirnya mendapat beasiswa dari AFS (American Field Service) ke San Antonio, Texas, Amerika Serikat dan lulus dengan predikat Summa Cum Laude.

Pada 1994, Fadli Zon terpilih menjadi Mahasiswa Berprestasi (Mawapres) I Universitas Indonesia dan Mahasiswa Berprestasi III tingkat Nasional dan memimpin delegasi mahasiswa Indonesia dalam ASEAN Varsities Debate IV (1994) di Malaysia.

Pada tahun 2002, ia mengenyam pendidikan di London School of Economics and Political Science (LSE) di bawah bimbingan John Harriss dan Robert Wade. Ia meraih gelar Master of Science (M.Sc) Development Studies dari The London School of Economics and Political Science (LSE) Inggris. Pada tahun 2016, ia meraih gelar doktoral dari Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB), Universitas Indonesia.

Mengutip dari detik.com, Di bidang kebudayaan, ia antara lain mendirikan Fadli Zon Library di Jakarta Pusat; Rumah Kreatif Fadli Zon di Cimanggis Depok, Jawa Barat; Rumah Budaya di Aie Angek, Tanah Datar, Sumatra Barat; Dewan Pembinan Rumah Puisi Aie Angek di Tanah Datar, Sumatera Barat. Pada 2018, ia meraih rekor Museum Rekor Indonesia (Muri) sebagai kolektor wayang Nusantara terbanyak dan terlengkap.

Reformasi Kabinet Merah Putih: Kemendikbudristek Kini Menjadi Tiga Kementerian Baru

Pendidikan·October 21, 2024

Presiden Prabowo Subianto memecah Kemendikbud-Ristek menjadi tiga kementerian di pemerintahannya. Tiga kementerian itu adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta, Kementerian Kebudayaan.

Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Prabowo yang malam itu didampingi Wapres, Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Sedangkan Fadli Zon ditunjuk untuk memimpin Menteri Kebudayaan. Ketiga nama ini sebelumnya sudah santer diberitakan akan menempati tiga pos pecahan Kemendikbudristek tersebut.

Latar Belakang

Langkah untuk memecah kementerian menjadi beberapa kementerian baru bukanlah hal yang baru dalam sejarah birokrasi Indonesia.

Latar belakang pemecahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjadi tiga kementerian baru didasarkan pada beberapa alasan utama:

Fokus dan Efektivitas: Dengan membagi kementerian, diharapkan masing-masing kementerian dapat lebih fokus pada tugas dan tanggung jawab spesifik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.
Peningkatan Kualitas Pendidikan: Pemecahan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di semua tingkatan, dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Dengan kementerian yang terpisah, kebijakan dan program dapat disesuaikan lebih baik dengan kebutuhan masing-masing tingkat pendidikan.
Perkembangan Kebudayaan dan Riset: Memisahkan kementerian kebudayaan dan riset dari pendidikan diharapkan dapat memperkuat fokus pada pelestarian budaya dan inovasi. Ini penting untuk mendorong kemajuan dalam bidang kebudayaan dan sains.
Respons Terhadap Tantangan Global: Dalam menghadapi tantangan global di bidang pendidikan dan teknologi, pemisahan kementerian dapat membantu Indonesia beradaptasi dan berinovasi dengan lebih cepat dan efisien.
Kebutuhan untuk Menyesuaikan Kebijakan: Struktur yang lebih sederhana memudahkan penyusunan kebijakan yang lebih terarah dan responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.

Dengan adanya pemecahan ini, diharapkan akan ada peningkatan dalam pengelolaan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia, serta peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas.